Wakil Bupati Berau Gamalis saat di wawancarai awak media. (foto:sep/fn)

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang telah berlangsung belasan tahun dinilai perlu segera mendapat penyelesaian konkret. Selain menghambat pembangunan, belum adanya kejelasan batas wilayah itu juga berpotensi memicu gesekan sosial di kawasan perbatasan.

Wakil Bupati (Wabup)  Berau, Gamalis, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Pusat (Pempus) dapat mengambil langkah bijak untuk mengakhiri polemik yang hingga kini belum menemukan titik terang tersebut.

Menurutnya, ketidakpastian batas wilayah menjadi persoalan yang tidak diinginkan oleh kedua daerah karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami berharap  Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat (Pempus) dapat mengambil langkah yang bijak. Karena itu sudah terlalu lama masalahnya," ujar Gamalis, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu menerima kunjungan jajaran Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Kampung Biatan Ulu. Dalam pertemuan tersebut, berbagai fakta terkait kondisi geografis dan sejarah pembentukan kedua kampung dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat data wilayah.

"Kami banyak berdiskusi soal jejak sejarah dan letak geografis," katanya.

Gamalis menilai, dampak sengketa yang berlarut-larut tidak hanya menghambat realisasi pembangunan pemerintah, tetapi juga mulai memengaruhi hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan.

Sejumlah laporan bahkan menunjukkan adanya ketegangan antarkelompok warga yang muncul akibat belum tuntasnya persoalan batas daerah tersebut. Untuk mencegah potensi konflik sosial, Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah tersebut dilakukan guna mencari solusi terbaik yang dapat diterima kedua daerah sekaligus memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah. Lebih lanjut, Gamalis menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tapal batas tidak cukup hanya melalui komunikasi formal antar instansi pemerintahan. Menurutnya, pendekatan politik juga diperlukan agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

"Karena komunikasi secara politik juga dibutuhkan agar masalah ini semakin cepat selesai," jelasnya. Apabila tidak ada kendala, Pemkab Berau dalam waktu dekat dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pemprov Kaltim untuk membahas kembali persoalan batas wilayah tersebut.

Melalui pertemuan itu, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh jalan keluar yang mampu memperkuat posisi Berau, termasuk terkait kejelasan dokumen tapal batas yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (sep/FN/Advertorial)